Kantor Pengacara Terbaik di Jogja, Biaya Ringan, Solutif, dan Responsifdan
Kantor Pengacara Terbaik di Jogja, Biaya Ringan, Solutif, dan Responsifdan
Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Non Hakim (Certified Mediator/ C.Me) Angkatan XII
TERSEDIA KELAS ONLINE DAN OFFLINE
Keuntungan :
YBH RAM INDONESIA bekerjasama dengan PUSAT MEDIASI INDONESIA UGM (PMI UGM) menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Non Hakim pada :
Read More
Berlakunya peraturan dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar hasil administrasi birokratis, melainkan instrumen penting untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Namun, tidak setiap peraturan otomatis diakui sah dan berlaku. Untuk dapat dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan mengikat, setiap peraturan harus memenuhi tiga pilar utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Ketiga pilar tersebut adalah: asas pembentukan peraturan, hierarki peraturan perundang-undangan, dan materi muatan peraturan. Pilar-pilar ini menjadi tolok ukur penting agar hukum tidak hanya sah secara formil, tetapi juga relevan dan operasional secara substantif.
Read More
Perceraian adalah keputusan besar yang penuh pertimbangan. Prosesnya sering kali tidak hanya menyita emosi, tapi juga membutuhkan pemahaman hukum yang kuat. Jika Anda sedang menghadapi situasi ini di Yogyakarta, ADP-Law Office dapat menjadi solusi yang tepat untuk membantu Anda melalui proses hukum dengan tenang dan profesional.
Larangan ekspor mineral mentah di Indonesia menjadi kebijakan monumental yang memunculkan dua kutub tajam dalam wacana hukum dan ekonomi. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah visioner untuk memperkuat hilirisasi industri dan mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran akan lemahnya tata kelola dan potensi korupsi di sektor pertambangan, yang selama ini dikenal sebagai ladang empuk bagi praktik oligarki dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan meninjau dari sudut pandang hukum tata negara, hukum administrasi, dan prinsip good governance, artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif dinamika larangan ekspor mineral mentah, serta tantangan dan peluang yang menyertainya
Read More
Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum dan menjadi dasar sahnya hubungan hukum di antara mereka. Namun, sering timbul pertanyaan “materai dalam perjanjian: wajib?”
Pelatihan Paralegal Tuntas, Akses Hukum Menguat. Pada tanggal 21-22 April 2025, ADP Law Office bersama KWA Lawyer dengan bangga mengumumkan telah selesainya pelatihan paralegal bertajuk “Fondasi Paralegal dalam Mendukung Pendampingan Hukum di Masyarakat”. Kegiatan ini berlangsung dengan sukses, menghadirkan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang komunitas.
Kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat tentunya memberikan kita kemudahan untuk mengakses sebuah informasi. Di Era digital saat ini sangat penting bagi kita untuk menjaga privasi yang kita miliki, sebab dengan canggihnya teknologi saat ini sangat mudah untuk seseorang menyebarkan informasi. Perlindungan hak privasi sangat penting di era seperti ini
Read More
Pelatihan Paralegal 2025 kini resmi dibuka. Bagi Anda yang tertarik di bidang hukum dan ingin berkontribusi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, kabar baik datang di tahun 2025! Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan hukum dasar agar dapat berperan aktif dalam mendukung akses keadilan.
Apa itu somasi? somasi merupakan terjemahan dari ingebrekerstelling. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Timbulnya somasi disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan
Read More
Penghinaan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia sering dikenal dengan istilah Contempt of Court. Black’s Law Dictionary, menyebutkan bahwa contempt of court adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya
Read More
Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Jika calon pengantin masih di bawah usia tersebut, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan.