Gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata, sengketa seperti utang-piutang yang tidak dilunasi atau pelanggaran kontrak berskala kecil kerap berujung pada jalan buntu. Keengganan pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum umumnya disebabkan oleh pandangan bahwa proses pengadilan membutuhkan waktu yang lama, prosedur yang rumit, serta panjar biaya persidangan yang berpotensi lebih besar daripada nilai kerugian itu sendiri.
Read MoreAspek Hukum Informed Consent di Rumah Sakit
Aspek hukum informed consent di rumah sakit merupakan proses pelayanan kesehatan di rumah sakit, pasien maupun pihak keluarga kerap dihadapkan pada prosedur penandatanganan formulir persetujuan sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Masyarakat awam mungkin memandang proses ini sekadar formalitas administrasi atau syarat birokrasi semata. Namun, dalam tinjauan hukum kesehatan, dokumen ini dikenal sebagai informed consent (persetujuan tindakan kedokteran), yang memiliki konsekuensi hukum signifikan bagi perlindungan hak pasien.
Plea Bargaining dalam UU No 20 Tahun 2025
Plea bargaining dalam UU No 20 Tahun 2025 adalah mekanisme dalam proses peradilan pidana di mana terdakwa mengakui kesalahannya atas suatu tindak pidana dengan imbalan keringanan hukuman atau proses persidangan yang lebih sederhana.
Rapat Umum Pegang Saham dalam UU PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS menjadi forum pengambilan keputusan strategis perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan penting dan keberlangsungan perseroan.
Pelatihan Paralegal Sukses Digelar
Kegiatan Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh ADP Law Office bekerja sama dengan KWA Lawyer telah sukses dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada tanggal 8–9 November 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 29 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri dari mahasiswa hukum, aktivis bantuan hukum, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap bidang hukum.
Gugatan Harta Bersama dalam Perkawinan
Gugatan harta bersama adalah Gugatan atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama suami, istri, maupun keduanya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain.
Pelatihan Paralegal 8-9 November 2025
Pelatihan Paralegal kembali diselenggarakan oleh ADP Law Office berkolaborasi dengan KWA Lawyer pada 8–9 November 2025 secara online melalui Zoom Meeting. Acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis bagi mahasiswa hukum, calon praktisi, maupun masyarakat umum yang tertarik memperdalam dunia hukum
Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja merupakan salah satu isu ketenagakerjaan yang paling sering terjadi dan memiliki dampak besar, baik bagi pekerja maupun perusahaan. PHK dapat menimbulkan persoalan hukum jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami dasar hukum, alasan yang dibenarkan, serta hak-hak pekerja yang terkena PHK.
Perbedaan Kepailitan dan PKPU
Banyak pelaku usaha di Indonesia belum memahami secara tepat perbedaan antara kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Padahal, keduanya adalah dua mekanisme hukum penting dalam penyelesaian utang piutang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Berlakunya Peraturan dalam Sistem Hukum
Berlakunya peraturan dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar hasil administrasi birokratis, melainkan instrumen penting untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Namun, tidak setiap peraturan otomatis diakui sah dan berlaku. Untuk dapat dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan mengikat, setiap peraturan harus memenuhi tiga pilar utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Ketiga pilar tersebut adalah: asas pembentukan peraturan, hierarki peraturan perundang-undangan, dan materi muatan peraturan. Pilar-pilar ini menjadi tolok ukur penting agar hukum tidak hanya sah secara formil, tetapi juga relevan dan operasional secara substantif.
Read More