Pilar Utama Legal Drafting merupakan salah satu aspek penting yang memegang peranan krusial. Legal drafting adalah proses penyusunan dokumen hukum secara tertulis yang mencakup kontrak, perjanjian, surat kuasa, memorandum, hingga dokumen hukum lainnya. Proses ini bertujuan untuk menciptakan dokumen hukum yang jelas, terstruktur, dan mengikat secara hukum, sekaligus melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait.
Pendaftaran Pelatihan Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung
Mediator Masyarakat Indonesia dengan bangga mengumumkan bahwa pendaftaran Pelatihan Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung kini telah resmi dibuka. Program pelatihan ini dirancang khusus untuk para profesional yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang mediasi dan memperoleh sertifikasi mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung.
Pelatihan Mediator Terakreditasi MA Selesai Dilaksanakan
Yogyakarta, 8 November 2024 – Pelatihan Mediator Terakreditasi MA Selesai diselenggarakan oleh Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan UGM dan Mediator Masyarakat Indonesia telah berhasil diselesaikan pada 8 November 2024. Pelatihan yang berlangsung selama 5 ini dihadiri oleh 40 peserta dari berbagai latar belakang profesi, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan perwakilan instansi pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan kompetensi dan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui proses mediasi.
Golden Visa: Peluang Emas atau Ketidakadilan bagi UMKM?
Pemberian Golden Visa bagi Warga Negara Asing di Indonesia telah menjadi sorotan yang memicu berbagai pandangan terkait dampaknya terhadap UMKM. Program yang bertujuan untuk menarik investasi asing ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap pelaku UMKM, yang merupakan pilar utama perekonomian nasional.
Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
Terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang menjalani proses hukum terkait suatu peristiwa pidana. Perbedaan keempat istilah tersebut terletak pada tahapan proses hukum yang sedang dijalani
Pendirian CV (Commanditaire Vennootschap) di Indonesia
CV (Commanditaire Vennootschap) adalah bentuk badan usaha persekutuan yang tidak berbadan hukum, di mana terdapat dua jenis sekutu: sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, sementara sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat langsung dalam operasional bisnis.
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia
Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia, terutama oleh para pengusaha yang ingin menjalankan bisnis dengan modal yang terbagi atas saham. Pendirian PT memiliki beberapa keuntungan, seperti pemisahan antara kekayaan pribadi pemegang saham dengan kekayaan perusahaan, serta tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap kerugian perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Berikut adalah panduan lengkap mengenai proses pendirian PT di Indonesia.
Pendirian Yayasan di Indonesia
Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam undang-undang, yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, meskipun dapat melakukan kegiatan usaha untuk mendukung tujuannya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai pendirian yayasan di Indonesia.
Partisipasi Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Undang-Undang merupakan suatu produk hukum yang berdampak secara langsung kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Adapun selain bagaimana bentuk partisipasi dalam proses pembentukannya, hal yang tidak kalah pentingnya ialah menentukan “siapa yang berhak” berpartisipasi didalam proses pembentukannya
Pembatalan Perkawinan di Indonesia
Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, namun tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa kasus, perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Di Indonesia, syarat pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.