Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi dari pasal tersebut adalah “Barang siapa saja dengan sebuah maksud untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum, dengan mengenakan nama palsu ataupun martabat yang palsu, dengan tipuan muslihat, ataupun rangkaian suatu kebohongan, menggerakkan/menyuruh orang lain untuk menyerahkan suatu barang yang bukan mliliknya kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau pun menghapus piutang, akan diancam karena perbuatan penipuan dengan hukuman pidana penjara paling lama selama 4 tahun penjara.”
Bahaya Autocratic Legalism; Urgensi Penguatan Partisipasi Publik
Negara Indonesia sebagai negara hukum yang identik dengan tradisi “civil law”, Undang-Undang memiliki peran yang cukup strategis, yakni sebagai sumber hukum sekaligus pedoman bertingkah laku warga negara yang melekat padanya hak dan kewajiban. Sudah barang tentu tugas utama dalam sistem hukum demikian adalah memastikan ketersediaan produk hukum yang benar-benar merepresentasikan kepentingan publik. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk menjamin legitimasi dan efektivitas suatu produk hukum yang dirumuskan oleh legislastor (DPR dan Presiden).