Kreditur merupakan pihak yang memiliki hak untuk menagih suatu kewajiban kepada debitur. Namun, ketika debitur mengalami kesulitan keuangan atau bahkan dinyatakan pailit, setiap kreditur tidak selalu mempunyai kedudukan dan hak pembayaran yang sama.
Dapat Surat dari Kepolisian? Pahami Langkah Awal dan Hak Anda
Menerima surat dari kepolisian dapat menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa saya dipanggil? Apakah saya berstatus sebagai saksi, terlapor, atau bahkan tersangka? Apakah surat tersebut wajib dipenuhi? Dan apakah saya perlu didampingi oleh advokat?
Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan ketika menerima surat dari kepolisian?
Berapa Biaya Pengacara di Jogja? Ini Komponen Biaya yang Perlu Diketahui
Ketika menghadapi persoalan hukum, salah satu pertanyaan yang sering muncul sebelum menggunakan jasa advokat adalah: berapa biaya pengacara di Jogja?
Pertanyaan tersebut sangat wajar. Namun, biaya jasa pengacara pada dasarnya tidak dapat disamaratakan untuk setiap perkara. Besarnya biaya dapat berbeda tergantung pada jenis layanan hukum, tingkat kompleksitas perkara, waktu yang dibutuhkan, hingga ruang lingkup pendampingan yang diberikan.
Oleh karena itu, sebelum menggunakan jasa pengacara, penting untuk memahami bagaimana biaya jasa hukum biasanya ditentukan dan komponen apa saja yang dapat memengaruhinya.
Sengketa Hukum Ekonomi Syariah
munculnya Sengketa hukum ekonomi syariah karena perkembangan industri keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya penggunaan akad syariah dalam kegiatan perbankan, pembiayaan, investasi, hingga bisnis digital.
Memahami Hak dalam Kontrak Kerja
Bagi banyak orang, menerima tawaran pekerjaan merupakan momen yang membahagiakan. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit calon karyawan yang langsung menandatangani kontrak kerja tanpa membaca dan memahami seluruh isi perjanjian yang diberikan oleh perusahaan. Padahal, kontrak kerja bukan sekadar dokumen administratif. Kontrak kerja merupakan dasar hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja yang mengatur hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.
Plea Bargaining dalam UU No 20 Tahun 2025
Plea bargaining dalam UU No 20 Tahun 2025 adalah mekanisme dalam proses peradilan pidana di mana terdakwa mengakui kesalahannya atas suatu tindak pidana dengan imbalan keringanan hukuman atau proses persidangan yang lebih sederhana.
Rapat Umum Pegang Saham dalam UU PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS menjadi forum pengambilan keputusan strategis perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan penting dan keberlangsungan perseroan.
Pelatihan Paralegal Sukses Digelar
Kegiatan Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh ADP Law Office bekerja sama dengan KWA Lawyer telah sukses dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada tanggal 8–9 November 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 29 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri dari mahasiswa hukum, aktivis bantuan hukum, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap bidang hukum.
Gugatan Harta Bersama dalam Perkawinan
Gugatan harta bersama adalah Gugatan atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama suami, istri, maupun keduanya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain.
Pelatihan Paralegal 8-9 November 2025
Pelatihan Paralegal kembali diselenggarakan oleh ADP Law Office berkolaborasi dengan KWA Lawyer pada 8–9 November 2025 secara online melalui Zoom Meeting. Acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis bagi mahasiswa hukum, calon praktisi, maupun masyarakat umum yang tertarik memperdalam dunia hukum